Berita akan mendaratnya Tentara Sekutu tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya dikawatkan pertama oleh Menteri Penerangan Amir Syarifuddin dari Jakarta. Dalam berita tersebut menteri menjelaskan tugas Tentara Sekutu di Indonesia, yaitu mengangkut orang Jepang yang sudah kalah perang, dan para orang asing yang ditawan pada zaman Jepang. Menteri berpesan agar pemerintah daerah di Surabaya menerima baik dan membantu tugas Tentara Sekutu tersebut.

Sikap politik pemerintah pusat tersebut sulit diterima rakyat Surabaya pada umumnya. Rakyat Surabaya mencurigai kedatangan Inggris sebagai usaha membantu mengembalikan kolonialisme Belanda di Indonesia. Kasus Kolonel P.J.G. Huijer, perwira Tentara Sekutu berkebangsaan Belanda, menjadi salah satu alasannya kecurigaan itu. Kolonel P.J.G. Huijer yang datang di Surabaya pertama kali pada tanggal 23 September sebagai utusan Laksamana Pertama Patterson, Pimpinan Angkatan Laut Sekutu di Asia Tenggara, ternyata membawa misi rahasia pula dari pimpinan Tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Huijer yang bersikap dan bertindak terang-terangan menentang revolusi Indonesia akhirnya ditangkap dan ditawan di Kalisosok oleh aparat keamanan Indonesia.

Hari menjelang datangnya tentara Inggris di Surabaya, Drg. Moesopo yang sementara itu telah mengangkat diri menjadi Menteri Pertahanan RI, berseru pada rakyat Surabaya, agar bersiap siaga menghadapi kedatangan pasukan Inggris. Dengan mengendarai mobil terbuka dan pedang terhunus di tangan, ia berteriak-teriak di sepanjang jalan, menyadarkan rakyat atas bahaya yang sedang mengancam. Dalam pidato radionya pada malam harinya, secara khusus Moestopo memperingatkan secara keras pada tentara Inggris dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration, Pemerintah Penjajahan Belanda atas Indonesia di pengungsian ketika Jepang menduduki Indonesia, dan merencanakan kembali menjajah Indonesia lagi setelah bubar perang) ~ diucapkan “Nika” ~ agar mereka jangan mendarat di Surabaya. “Inggris! Nika! Jangan mendarat! Kalian orang terpelajar! Tahu aturan! Jangan mendarat! Jangan mendarat!” pidatonya di radio begitu terus.

Beberapa jam setelah kapal Inggris merapat di Tanjung Perak, dua orang perwira staf Mallaby (komandan pasukan Inggris) menemui Gubernur Soerjo. Utusan Mallaby itu mengundang Gubernur Soerjo dan seorang wakil BKR agar bertemu dengan Mallaby di kapal untuk berunding. Undangan itu ditolak karena sebagai pejabat baru Gubernur Soerjo sedang memimpin rapat kerja pertama. Dalam rapat kilat yang diadakan kemudian, diputuskan untuk memberi mandat kepada Drg. Moestopo pimpinan BKR untuk berunding dengan pihak Inggris dan bertindak atas nama Pemerintah Jawa Timur.

Pertemuan Mallaby dengan Moestopo yang didampingi dr. Soegiri, pejuang Surabaya yang sangat aktif, Moh. Jasin, pimpinan Polisi Istimewa serta Bung Tomo, belum menghasilkan kesepakatan. Perundingan dilanjutkan 26 Oktober esoknya di gedung Kayoon ex gedung Konsulat Inggris. Pertemuan tersebut dihadiri Residen Soedirman, Ketua KNI Doel Arnowo, Walikota Radjamin Nasution dan HR Mohammad Mangundiprojo dari TKR (TKR = Tentara Keamanan Rakyat, resmi dibentuk tanggal 5 Oktober 1945, sebelumnya bernama BKR, Badan Keamanan Rakyat). Menghasilkan perjanjian, dalam pasukan Inggris yang mendarat tidak disusupi pasukan Belanda, tercapai bekerjasama Indonesia-Tentara Sekutu dengan membentuk Kontact Bureau, yang akan dilucuti senjatanya hanyalah Jepang saja, sedang pengawasan dipegang oleh tentara Sekutu, dan selanjutnya tentara Jepang itu akan dipindahkan ke luar Jawa.

Sesuai dengan kesepakatan tersebut, pasukan Inggris diperkenankan menggunakan beberapa gedung penting di kota, seperti gedung Kayoon digunakan sebagai Markas Brigade 49 (Inggris), gedung HBS (sekolah kompleks Jl. Wijaya Kusuma), gedung Internatio, Rumah Sakit Darmo tempat para tawanan perang dan interniran dirawat, masing-masing ditempatkan satu batalyon pasukan Inggris. Dalam gerakan menduduki tempat yang disetujui itu Inggris selanjutnya juga menduduki sejumlah tempat strategis di luar perjanjian, seperti lapangan terbang Tanjung Perak, perusahaan listrik Gemblongan, Stasiun KA, Kantor Pos Besar, Gedung Studio Radio di Simpang. Lebih kurangajar lagi, malam itu Moestopo disergap, dipaksa menunjukkan di mana Kolonel PG Huijer ditawan, yang berakhir dengan penyerbuan pasukan Inggris ke penjara Kalisosok dan membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan pemuda. Inggris juga melucuti kesatuan Polisi RI Seksi Bubutan dan Nyamplungan.

Esok harinya, 27 Oktober, pesawat Inggris menyebarkan pamflet, isinya menuntut dan mengancam, agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan kembali kepada Inggris senjata dan peralatan perang mereka yang direbut dari tentara Jepang. Residen Soedirman dan drg. Moestopo segera memperingatkan Brigjen Mallaby, bahwa isi pamflet itu jelas bertentangan dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Rupanya Brigjen Mallaby sendiri juga tak tahu-menahu dengan pamflet yang berasal dari Markas Besar Tentara Inggris di Jakarta itu. Tetapi sebagai tentara harus tunduk pada putusan atasan.

Suasana panas Surabaya mencapai klimaksnya pada tanggal 28 Oktober 1945. Pada hari itu sekitar jam 17.00, di Markas Pertahanan Jl. Mawar 10, markas dan sekaligus tempat Studio Radio Pemberontakan pimpinan Bung Tomo, diselenggarakan pertemuan antara sejumlah pimpinan pasukan BKR dan pemimpin Badan Perjuangan Bersenjata. Dari pihak BKR yang hadir HR Mohammad Mangundiprojo, Sutopo dan Katamhadi, ketiganya ex Daidancho Peta. Dari Badan Perjuangan Bersenjata yang hadir antara lain Soemarsono dari PRI (markas besarnya di Balai Pemuda), Bung Tomo dari BPRI. Putusan rapat mereka tidak mentolerir tindakan provokatif tentara Inggris. Mereka sepakat untuk segera melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris dengan perhitungan mumpung pasukan Inggris saat itu masih lemah, menduduki tempat yang terpencar-pencar.

“Om 5 uur begint de Indonesische opstand!” (Pada jam 05.00 mulailah perlawanan bangsa Indonesia), demikian bunyi kebulatan tekad mereka.

Sore itu juga, Soemarsono melalui radio pemberontakan di Jl. Mawar 10 mengumumkan kebulatan tekad tersebut. Dalam pidato radionya ia antara lain menyatakan bahwa, “Tentara Inggris yang berkedok sebagai Tentara Sekutu itu sebenarnya adalah tentara penjajah yang membantu NICA untuk menghancurkan kemerdekaan bangsa Indonesia, karenanya harus dilawan!” Pidato Soemarsono segera disusul oleh pidato Bung Tomo yang sebagai orator ulung ia berhasil membakar semangat rakyat Surabaya khususnya dan rakyat Indonesia umumnya, untuk melawan tentara Inggris dan Belanda.

Sore hari itu Surabaya seperti kota mati. Jalan-jalan sunyi mencekam, menantikan datangnya badai pertempuran. Kesatuan TKR, atas perintah Moestopo dan Jososewojo, sejak tengah hari telah ditarik keluar kota, mempersiapkan lini kedua di Sepanjang mereka akan melaksanakan perang rahasia dan perang gerilya seperti yang diinstruksikan oleh Moestopo. Tetapi ketika pada malam harinya pertempuran pecah, mereka bergerak kembali ke kota.

Malam hari itu, tempat atau gedung yang diduduki oleh tentara Inggris, dikepung oleh rakyat Surabaya, seperti ceceran gula pasir dikerubungi semut. Pengepungan berlanjut sampai tiga hari. Pasukan Inggris yang terkepung, tidak bisa bergerak dari tempatnya, tidak bisa minta bantuan dari tempat lain, kehabisan peluru, air dan makanan. Bertahan pasti hancur, keluar tidak mungkin, pasti dihadang oleh rakyat Surabaya bersenjata sepanjang jalan. Rakyat Surabaya saat itu semangatnya bertempur berkobar-kobar, tidak perduli senjata apa saja yang bisa digunakan untuk melawan pasukan Inggris, senpi atau senjam. Bandha nekad! (bonek). Ada yang baru hari itu memiliki senapan, baru jam itu belajar menembak. Lalu kemaruk menembakkan senjata apinya. Sampai ada tentara Inggris yang jelas mati terapung di sungai, tetap saja diberondong peluru untuk latihan menembak tepat sasaran.

Melihat pasukannya tak berkutik akan hancur, Brigjen Mallaby panik. Dia harus bisa mencegah kehancuran semesta itu. Harus dicarikan pemimpin Indonesia yang masih dipatuhi oleh rakyat Surabaya. Siapa? Presiden RI, Bung Karno. Mallaby minta agar Presiden RI didatangkan di Surabaya. Dengan permintaan itu, tentara Inggris yang semula tidak mengakui adanya negara Republik Indonesia, jadi mengakui kedaulatan RI. Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Mohamad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin terbang ke Surabaya 29 Oktober 1945 dengan pesawat RAF. Lapangan terbang Morokrembangan juga dikepung oleh rakyat Surabaya. Karena sudah tidak percaya lagi dengan omongan orang Inggris, maka Bung Tomo memerintahkan kalau yang turun bukan Bung Karno, ditembak mati saja.

Sejak pecahnya pergolakan merebut senjata Jepang (30 September 1945) dan disusul dengan pendaratan Tentara Sekutu, Moestopolah orang yang paling menonjol dan memikul tanggung jawab revolusi di Surabaya. Dialah orang pertama yang berhadapan dan membuat perjanjian serah-terima kekuasaan sekali gus perlucutan seluruh senjata Jepang dari Mayor Jendral Iwabe Syigeo selaku Panglima AD Jepang di Jawa Timur di Gedung HVA, (sekarang Jl. Merak), 30 September 1945. Ketika Tentara Sekutu mendarat di Surabaya, Moestopo pulalah orang pertama yang menghadapinya. Kecuali berunding yang menghasilkan keputusan yang sulit, dia juga telah merasakan pemaksaan yang kontra dengan hasil perjanjian. Moestopo menghadapi persoalan yang dilematis, yaitu menghadapi tekanan dari dua kubu yang saling bertentangan. Tekanan pertama adalah pesan dari Pemerintah Pusat RI di Jakarta, yang meminta kepadanya, demi kepentingan politik, agar menerima dengan baik kedatangan Tentara Sekutu di Surabaya. Sedangkan tekanan kedua adalah datang dari rakyat Surabaya, yang cenderung menentang pendaratan Tentara Sekutu di Surabaya. Di mata pemuda Surabaya, Inggris dan Belanda adalah dua negara Sekutu yang sama-sama imperialis, karenanya mereka mencurigai Inggris bersekongkol dengan Belanda untuk mengembalikan penjajahan di Indonesia. Tekanan mental lebih berat ketika Inggris pada 28 Oktober mengultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan kembali senjata yang telah diperolehnya dari Jepang.
Menanggapi ultimatum itu Moestopo memerintahkan kepada BKR/TKR untuk segera bergerak ke luar kota. Sesuai dengan perintah Moestopo (pemimpin TKR Jatim), Jonosewojo (pemimpin TKR Karesidenan Surabaya) memindahkan pasukannya ke selatan, ke Darmo dan kemudian ke Ketegan di luar kota, tapi kemudian kembali masuk lagi ke Gunungsari. Banyak pihak yang tak setuju dengan taktik Moestopo tersebut. Bahkan Soengkono, pemimpin BKR Kota Surabaya, tetap bertahan di Kota Surabaya. Soengkono tetap menyebut kesatuannya BKR Kota Surabaya, bukan TKR.

Akibat kelelahan fisik yang berkepanjangan dan tekanan mental yang berat, pada malam 28 Oktober Moestopo menderita mental break down. Perbuatannya aneh. Malam itu Moestopo menanggalkan pakaian seragam militernya dan menggantinya dengan pakaian rakyat, berbaju dan bercelana panjang hitam gaya Madura, berselempangkan sarung dan mengenakan ikat kepala. Dengan penyamarannya itu Moestopo mau melaksanakan konsep strategi perangnya yang dalam bahasa Jerpang disebut Himizhu Zensosen dan Singei-se, artinya perang rahasia dan perang gerilya kota. Setelah mengadakan rapat di markasnya di gedung HVA, Moestopo kemudian bergerak ke luar kota. Ia mengendarai mobil bersama Sudibyo, mahasiswa kedokteran gigi. (Selain jadi Daidanco PETA di Gresik, Moestopo juga jadi dosen pada Fakultas Kedokteran Gigi = Shika Daigakku Surabaya, karena itu banyak sekali mahasiswanya yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan di Surabaya ini). Di tengah perjalanan ia mampir dahulu ke Markas PRI (Balai Pemuda), untuk menjelaskan rencana perannya dan mengajak para pemuda PRI meninggalkan kota, sebab Inggris akan melucuti senjata mereka, ujarnya.

Di Wonocolo, Moestopo bertemu dengan dua orang wartawan Surabaya, Wiwiek Hidayat dan Suleimanhadi, kedua wartawan itu lalu diajak turut serta memeriksa kesiapan perang di sekitar Surabaya.
Mereka berempat mengendarai mobil sedan hitam de Soto, dengan Moestopo sendiri yang mengemudikannya. Di tengah malam buta itu Moestopo mengebut melalui jalan pedesaan menuju Sidoarjo dan kemudian bermaksud menuju Gresik dengan melewati jalan Sidoarjo-Krian-Balungbendo-Mojokerto. Di setiap pos penjagaan, bila kendaraan Moestopo disetop untuk diperiksa ia kadang-kadang menjelaskan identitas dirinya, bukan saja sebagai pimpinan TKR dan Menteri Pertahanan RI, tetapi juga menyebut dirinya sebagai “Ratu Adil”.

Sekitar jam 02.00 tengah malam, mereka tiba di Markasnya Marhadi, komandan BKR/TKR di Mojokerto. Karena kecapekan, di tempat tersebut mereka langsung jatuh tertidur. Di saat mereka tidur lelap itulah mendadak mereka disergap oleh satu kesatuan bersenjata yang tak dikenal. Mereka termasuk Moestopo, dengan tangan diborgol dinaikkan truk, lalu dibawa ke bekas Pabrik Gula Brangkal. Esok harinya barulah mereka tahu, bahwa yang menawan mereka itu adalah anak buah Mayor Sabarudin, PTKR Sidoarjo. Hari itu mereka dijemput sendiri oleh Mayor Sabarudin, dan dengan mata tertutup mereka lalu dibawa ke markas Sabarudin di Sidoarjo.

Di tempat terpisah Sabarudin menemui Wiwiek Hidayat dan Suleimanhadi. Sabarudin mengatakan, bahwa kedua wartawan itu boleh bebas kembali ke Surabaya, tetapi bersama itu ia mengancam, dengan pistol dimain-mainkan di tangan, agar mereka jangan sampai membocorkan rahasia ditawannya Moestopo tersebut. Bila sampai bocor, mereka bersama keluarganya akan dihabisi.

Kepada Moestopo Sabarudin berterus terang bahwa dia diperintahkan oleh atasannya untuk menangkap dan membunuh Moestopo. Tetapi karena di masa Peta dahulu selaku anak buah Moestopo ia pernah diselamatkan jiwanya dari kekejaman Jepang, maka ia tak akan membunuh Moestopo.

Kisah tentang diri Sabarudin ini sungguh sangat menarik. Yang dimaksud atasannya, mungkin sekali Jonosewoyo, karena Sidoarjo adalah kekuasaan pemimpin TKR Karesidenan Surabaya, Jonosewojo. Apalagi kemudian hari, ketika terjadi perebutan jabatan militer di Jawa Timur antara Jonosewoyo dengan HR Mohamad Mangundiprojo, Sabarudin membela mati-matian Jonosewojo, menculik dan membantai HR Mohamad dari Jogja sampai di Kertosono (peristiwa 1946). Sabarudin juga terkenal kejam, memancung leher bekas saingannya ex-chudancho Soerjo secara terbuka di alun-alun Sidoarjo. Ex-chudancho Soerjo waktu itu jadi staf keuangan TKR Jatim pimpinan Moestopo.

Dua hari ditawan Sabarudin, pada tanggal 30 Oktober dengan dikawal oleh Kapten Hamidun, Kepala Stafnya Sabarudin, Moestopo diantarkan menghadiri rapat pertemuan dengan Presiden Soekarno di Gubernuran Surabaya yang dihadiri oleh Bung Hatta dan para pejabat tinggi di Surabaya. Waktu itu seruan berhenti tembak-menembak sudah disiarkan. Bung Hatta menganggap Moestopo sebagai biang kerok pergolakan bersenjata melawan Tentara Sekutu di Surabaya. Oleh Presiden Moestopo mulai saat itu dipensiun dan selanjutnya diangkat menjadi Penasihat Agung Presiden RI. Dengan begitu berakhirlah peran Moestopo selaku pimpinan tertinggi TKR di Jawa Timur. Secara hirarkhis, orang kedua Urusan Angkatan Darat, HR Mohamad Mangundiprojo menggantikan kedudukan Moestopo, bersama Soengkono mewakili TKR dalam forum perundingan dengan pihak Inggris. Moestopo yang membikin gara-gara pergolakan pertempuran tiga hari (28, 29, 30 Oktober 1945) yang arek-arek Surabaya bisa melumpuhkan pasukan Inggris, tetapi Moestopo sendiri tidak ikut bertempur, karena ditawan oleh Sabarudin. Buntut pertempuran tiga hari adalah tewasnya Mallaby yang berlanjut dengan pertempuran 10 November 1945 yang hasilnya Indonesia Merdeka akibat gigihnya perlawanan bersenjata, tetapi Moestopo juga tidak terlibat pertempuran karena sudah dipensiun. Ini salah satu gambaran bahwa potensi lokal menjadi tak berdaya karena beda pandang dengan pusat pemerintahan.

Setelah Mayor Jendral D. Hawthorn, Panglima Tentara Sekutu di Indonesia tiba di Surabaya hari itu (30 Oktober), maka perundingan dengan pihak Inggris dilanjutkan lagi di Gubernuran Surabaya. Hadir dalam perundingan itu selain Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Penerangan RI, juga para tokoh pimpinan Surabaya seperti Gubernur Soerjo, Residen Soedirman, Doel Arnowo, Roeslan Abdulgani, HR Mohamad, Soengkono, Atmadji, Soemarsono dan Bung Tomo.

Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan, inti isinya adalah Inggris membatalkan perintah untuk melucuti senjata TKR dan pemuda, Inggris mengakui status TKR, Tentera Sekutu akan ditarik dari gedung-gedung yang diduduki, dan akan terpusat di Tanjung Perak dan kamp tawanan perang di Darmo, Daerah pelabuhan Tanjung Perak akan dijaga Tentara Sekutu dan TKR, Hubungan antara Darmo dan Tanjung Perak harus terjamin aman untuk mengangkuti tawanan (truknya pasukan Inggris), Kedua pihak mempertukarkan para tawanan, Dibentuk badan penghubung (Kontak Biro) antara Tentera Sekutu dan penguasa Surabaya. Susunan anggota Kontak Biro pihak Indonesia: Residen Soedirman, Doel Arnowo (KNI), Roeslan Abdulgani (KNI), HR Mohamad Mangundiprojo (TKR), Soengkono (BKR), Armadji (TKR Laut), Soejono (Polisi RI), Kusnandar (PRI), TD Kundan (penterjemah). Pihak Inggris: Brigjen A.W.Mallaby, Kolonel L.H.O.Pugh, Mayor M.Hobson, Kapten H.Shaw, dan Wing Comander Groom.

Setelah dicapainya persetujuan tadi, rombongan presiden dan Mayjen Hawthorn, siang itu juga (30 Oktober) kembali ke Jakarta, sedang anggota Kontak Biro melanjutkan rapat di kantor Gubernuran hingga jam 16.00. Karena di beberapa tempat masih terjadi tembak-menembak, Kontak Biro memutuskan untuk mengadakan perjalanan keliling guna menghentikan pihak-pihak yang masih saling menembak. Rombongan mengendarai sejumlah mobil disertai sebuah mobil polisi RI sebagai pengawal di mukanya. Perjalanan Kontak Biro sampai di gedung Internatio, di Jembatan Merah. Tembak-menembak bisa dihentikan setelah Mallaby bicara dengan komandan pasukan Inggris di depan gedung (tidak masuk gedung). Ketika rombongan meninggalkan gedung, matahari mulai terbenam, sampai di mulut Jembatan Merah, rakyat Surabaya tetap minta supaya tentara Inggris di gedung Internatio meninggalkan gedung. Maka dikirim utusan ke gedung, menyeberangi lapangan segi tiga. Dari pihak Inggris Kapten Shaw, pihak RI HR. Mohamad Mangundiprojo serta penterjemah TD Kundan. Brigjen Mallaby tetap menunggu di mobil hitam yang dikendarai oleh Residen Soedirman di mulut Jembatan Merah. Ketika utusan beberapa menit masuk ke gedung, terdengar tembakan dari dalam gedung. Maka ramailah kembali tembak-menembak antara rakyat Surabaya yang masih mengurung gedung dengan pihak Inggris yang di dalam gedung. Terkena hujan peluru, para anggota Kontak Biro Indonesia lari tunggang langgang meninggalkan tempat, ada yang menceburkan diri ke sungai, mencari selamat.

Keesokan harinya tersiar kabar bahwa Brigjen Mallaby tewas tertembak di dalam mobil hitam. Tewasnya seorang brigadir jendral di kancah pertempuran di Surabaya, tentulah tidak direlakan begitu saja oleh Pasukan Inggris. Tentu akan ada pembalasan. Maka pada tanggal 3 November 1945 dikirimkanlah satu divisi lebih bantuan pasukan Inggris didaratkan di Surabaya lengkap dengan panser, tank, meriam dan pesawat terbangnya. Sebagai panglima pasukan yang baru di Surabaya adalah Mayor Jendral Mansergh. Tanggal 7 November, Mansergh mengundang Gubernur Soerjo, memperkenalkan diri di Bataviaweg (Jalan Jakarta). Sikap Mansergh kaku, sombong, ucapannya terang-terangan menyalahkan dan menghina para pemimpin Indonesia. Langsung membacakan surat yang diterjemahkan oleh TD Kundan. Jelas sekali kedatangan Mansergh untuk membalas dendam. Esok harinya 8 November, Gubernur Soerjo kembali menerima sepucuk surat dari Mayjen Mansergh, yang lebih serius menuduh pimpinan Surabaya tidak mampu menepati janji persetujuannya, maka tentaranya (Inggris) akan memasuki Surabaya dan sekitarnya, demikian juga daerah lain Jawa Timur untuk melucuti “gerombolan yang tidak mengenal aturan tertib hukum”.

Dalam surat jawabannya tertanggal 9 November 1945 Gubernur Soerjo membantah segala tuduhan Mansergh itu. Juga dijelaskan persetujuan antara Mayjen Hawthorn dan Soekarno, batas-batas di mana pasukan Inggris boleh berada, yang justru dilanggar oleh Inggris. Surat itu diantarkan sendiri oleh Roeslan Abdulgani dan Kundan di markas Jl. Jakarta. Anehnya, begitu surat dibaca, Mansergh langsung menyerahkan dua buah dokumen, sebagai jawaban yang rupanya jauh-jauh hari telah disiapkan. Dokumen pertama adalah sebuah ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya dan satunya adalah sebuah surat penjelasan kepada R. Soerjo tertanggal 9 November 1945. Inti surat ultimatum tersebut adalah, agar semua pemimpin Indonesia termasuk pemimpin gerakan pemuda, kepala polisi dan petugas studio Radio Surabaya harus melaporkan diri di Bataviaweg menjelang jam 18.00 tanggal 9 November 1945. Mereka harus mendekat dengan berbaris satu per satu dengan membawa senjata yang dimilikinya. Senjata itu harus diletakkan dalam jarak 100 yard dari tempat pertemuan dan kemudian mereka semua harus mendekat dengan kedua tangan diletakkan di atas kepala, selanjutnya semua akan ditangkap dan ditawan. Mereka harus menandatangi dokumen menyerah tanpa syarat.

Sikap rakyat Surabaya atas ultimatum itu dicerminkan oleh pidato radio Gubernur Soejo hari itu juga (9 November) pada tengah malam jam 23.00. Antara lain ia berkata, “….berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: Lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetep menolak ultimaum itu!”

Maka pagi hari tanggal 10 November 1945, Kota Surabaya digempur oleh pasukan Mansergh dari darat, laut dan udara.
*
Surabaya, 7 September 2006.
Suparto Brata, saksi dan pemerhati sejarah 10 November 1945 di Surabaya.